Pemerintah daerah seringkali dihadapkan pada keterbatasan kapasitas fiskal untuk membiayai prioritas pembangunan, sehingga membuat mereka tergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Hal ini mendorong kebutuhan pemanfaatan sumber pembiayaan yang inovatif, termasuk melalui penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah. Meskipun kerangka peraturan telah diperkenalkan hampir dua dekade lalu, belum ada penerbitan obligasi daerah di Indonesia. “Studi Lanskap Obligasi Daerah Di Indonesia” mengeksplorasi peluang, tantangan, calon penerbit potensial, dan mengusulkan rekomendasi untuk memperkuat lingkungan pendukung bagi pembiayaan daerah untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).