Rencana Masyarakat Adat (ACP) ini menyajikan kerangka rinci untuk memastikan bahwa risiko apa pun sehubungan dengan implementasi proyek "Pembayaran Berbasis Hasil (RBP) REDD+ Indonesia untuk periode hasil 2014-2016" (proyek RBP) terhadap hak, tanah, wilayah, dan sumber daya Masyarakat Hukum Adat di Indonesia dikelola secara efektif. ACP menjabarkan tindakan mitigasi yang akan dilaksanakan untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap Standar Sosial dan Lingkungan UNDP. 

Draf akhir dokumen ini disusun setelah kunjungan lapangan ke masyarakat adat di provinsi Sumatera Barat dan diskusi kelompok terpimpin mengenai prosedur untuk mengakui identitas masyarakat adat, partisipasi dalam program, dan mekanisme pengaduan ke pemerintah. Pada tahun 2022, serangkaian konsultasi juga diselenggarakan bersama dengan paparan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial, yang melibatkan 384 peserta. 

Draf akhir saat ini sedang dalam konsultasi publik dari 09 Maret hingga 09 April 2023. Komentar tertulis harus disampaikan sebelum 09 April 2023 ke:  

Endah Tri Kurniawaty - Direktur Proyek Nasional (endah_nia@yahoo.com),  

Sudaryanto - Manajer Proyek Nasional (daryanto055@gmail.com),  

Abdul Wahid Situmorang - UNDP Indonesia (abdul.situmorang@undp.org).