1. Apa Itu B+HR?

Apakah kamu pernah mengalami ini?

• Magang tapi disuruh kerja seperti karyawan penuh waktu, tanpa perjanjian, dan tanpa uang saku atau kompensasi.
• Lihat teman kerja dipanggil dengan sebutan merendahkan karena latar belakang dan keadaan fisiknya.
• Dengar soal merek terkenal yang mempekerjakan buruh anak atau merusak lingkungan.

Kalau iya, kamu sudah bersentuhan langsung dengan isu bisnis dan hak asasi manusia (HAM) yang selanjutnya dalam modul pembelajaran ini akan disebut dengan B+HR (business and human rights).

Apa sih B+HR itu?

B+HR adalah kerangka untuk melihat bagaimana aktivitas bisnis—besar atau kecil—bisa berdampak pada hak-hak dasar manusia.

Hak asasi manusia (HAM) itu misalnya:

• Hak untuk mendapatkan upah yang layak
• Hak untuk bekerja di tempat yang aman
• Hak untuk tidak didiskriminasi
• Hak untuk didengar dan dihormati

Jika bisnis dilakukan dengan benar, bisnis bisa:

• Membuka lapangan kerja
• Meningkatkan kualitas hidup
• Mendorong inovasi teknologi sosial

Tapi, jika dilakukan tanpa memperhatikan hak asasi manusia, bisnis juga bisa:

• ❌ Mengeksploitasi tenaga kerja
• ❌ Merusak lingkungan
• ❌ Mendiskriminasi pekerja tertentu
• ❌ Mengabaikan hak komunitas sekitar

Latar Belakang B+HR

Gagasan tentang keterkaitan antara bisnis dan HAM sesungguhnya telah lama muncul, terutama sejak dunia mengalami gelombang globalisasi dan ekspansi ekonomi besar-besaran.

Selama beberapa dekade terakhir, pelanggaran HAM banyak terjadi: mulai dari penggusuran warga, perusakan lingkungan, kerja paksa, hingga pelanggaran hak komunitas lokal dan masyarakat adat. Gerakan para aktivis HAM terus berkembang, mendorong agar perusahaan dikenai sanksi apabila terbukti melakukan pelanggaran, serta menuntut agar korporasi memikul tanggung jawab moral dan hukum atas hak-hak pekerja dan masyarakat yang terdampak.

Untuk mendorong penghormatan dan perlindungan HAM dalam operasi bisnis, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengembangkan panduan B+HR yang diformalkan dalam United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs). UNGPs disahkan oleh Dewan HAM PBB pada tahun 2011, dipimpin oleh Prof. John Ruggie. Dokumen ini menjadi acuan global bagi negara dan pelaku usaha untuk bertanggung jawab dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia.

Pilar I – Kewajiban Negara untuk Melindungi (State Duty to Protect)

Prinsip 1–10

1. Negara harus melindungi HAM dari pelanggaran oleh pihak ketiga, termasuk bisnis, melalui kebijakan, regulasi, dan peradilan yang efektif.

2. Negara harus menegakkan hukum yang mewajibkan bisnis menghormati HAM.

3. Negara harus memberikan bimbingan yang jelas bagi bisnis tentang ekspektasi penghorptan HAM.

4. Jika negara memiliki perusahaan atau mengontrol bisnis, negara harus memastikan penghormatan HAM.

5. Negara tetap memiliki kewajiban HAM walau mendelegasikan layanan kepada pihak ketiga.

6. Negara harus menjamin penghormatan HAM dalam aktivitas komersial yang menerima dukungan/insentif publik.

7. Negara harus mencegah pelanggaran HAM oleh perusahaan di area konflik bersenjata.

8. Negara harus menjamin kebijakan perdagangan/investasi konsisten dengan kewajiban HAM.

9. Negara harus mempertahankan ruang kebijakan agar mampu memenuhi kewajiban HAM saat membuat perjanjian perdagangan/investasi.

10. Negara harus memastikan koherensi kebijakan di semua lembaga yang berhubungan dengan bisnis dan HAM.

Pilar II – Tanggung Jawab Bisnis untuk Menghormati (Corporate Responsibility to Respect)

Prinsip 11–24

11. Bisnis harus menghormati HAM: menghindari melanggar dan mengatasi dampak negatif HAM yang terhubung dengan operasi mereka.

12. Standar HAM yang relevan adalah Deklarasi Universal HAM, konvensi HAM internasional utama, dan prinsip ILO.

13. Bisnis harus:

• Menghindari menyebabkan/berkontribusi pada dampak HAM
• Mengatasi dampak HAM yang terkait dengan operasi, produk, atau jasa mereka

14. Tanggung jawab menghormati HAM berlaku untuk semua perusahaan, tanpa memandang ukuran, sektor, lokasi, kepemilikan.

15. Untuk memenuhi tanggung jawab, bisnis harus memiliki: kebijakan HAM, proses HRDD (Human Rights Due Diligence), dan mekanisme remediasi.

16. Bisnis harus Menyatakan komitmen HAM secara publik melalui kebijakan resmi

17. Bisnis harus Melakukan Human Rights Due Diligence (HRDD) untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi, dan mempertanggungjawabkan dampak HAM

18. Bisnis harus Berkonsultasi dengan kelompok yang berpotensi terdampak dalam proses HRDD

19. Melakukan HRDD secara berkelanjutan, bukan sekali jalan

20. Bisnis harus Melacak efektivitas tanggapan mereka terhadap dampak HAM

21. Bisnis harus Mengkomunikasikan bagaimana mereka menangani dampak HAM

22. Bisnis yang menyebabkan/berkontribusi pada pelanggaran HAM harus memperbaiki (remedy).

23. Prinsip panduan bagi bisnis:

• Menghormati semua HAM
• Menghindari keterlibatan dalam pelanggaran HAM
• Menunjukkan kepemimpinan dalam konteks sulit

24. Bisnis harus memprioritaskan dampak HAM paling serius jika tidak bisa mengatasi semuanya sekaligus.

Pilar III – Akses terhadap Pemulihan (Access to Remedy)

Prinsip 25–31

25. Negara harus menjamin korban pelanggaran HAM mendapat akses efektif ke pemulihan.

26. Negara harus memperkuat sistem peradilan untuk mengatasi pelanggaran HAM oleh bisnis.

27. Negara harus memberikan panduan kepada bisnis dan masyarakat tentang akses ke pemulihan.

28. Negara harus memfasilitasi mekanisme non-yudisial berbasis negara (misalnya mediasi).

29. Bisnis harus menyediakan mekanisme pengaduan operasional bagi individu/komunitas yang terdampak.

30. Mekanisme non-yudisial harus melengkapi jalur hukum.

31. Semua mekanisme pemulihan (yudisial maupun non-yudisial) harus memenuhi kriteria efektivitas: legitimasi, aksesibilitas, prediktabilitas, keadilan, transparansi, kompatibilitas dengan HAM, serta berbasis dialog dan pembelajaran berkelanjutan.

B+HR di Indonesia, ada apa saja?

• Indonesia sudah punya Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM) lewat Perpres No. 60/2023.

• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/PJOK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

• Berbagai undang-undang yang mengatur operasional bisnis agar meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan.

• Aplikasi PRISMA untuk memudahkan pelaku usaha menilai risiko bisnis yang timbul dari kegiatan usaha dan melakukan aksi mitigasi.

Kenapa anak muda harus peduli?

Karena:

• Kita adalah pekerja masa kini dan masa depan
• Kita adalah konsumen yang bisa menolak produk yang tidak etis
• Kita bisa jadi pelaku usaha yang punya nilai
• Kita punya suara yang bisa mendorong perubahan

2. Kenapa B+HR Relevan Untuk Kita?

Berdasarkan hasil survei & Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan oleh UNDP Indonesia bersama dengan Platform Usaha Sosial (2025), anak muda di Indonesia usia 18–32 tahun mengaku:

• Sering mengalami ketidakadilan saat magang, kerja part-time, atau relawan
• Tidak tahu bahwa itu termasuk pelanggaran HAM
• Merasa topik HAM itu "berat", "terlalu hukum", atau "tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari"

Kalau kita tahu hak kita, kita bisa mencegah pelanggaran HAM sebelum terjadi. Mulai dari kerja yang adil, privasi yang aman, sampai penggunaan teknologi yang bertanggung jawab—semua itu bukan hanya urusan perusahaan besar, tapi juga urusan kita sebagai anak muda. Kita bukan hanya penonton, kita bagian dari sistem. Kalau kita paham, kita bisa jadi pengubah sistem.

Jadi, kenapa penting?

3. Siapa yang Bertanggung Jawab?

Ketika terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam dunia bisnis (seperti kecelakaan kerja, eksploitasi buruh, atau diskriminasi) pertanyaannya bukan sekadar "Siapa yang salah?", melainkan "Siapa yang bertanggung jawab untuk mencegah dan memulihkan?"

Prinsip Dasarnya:

Dalam kerangka UNGPs, ada 3 pihak utama:

Landasan

1. UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs), Prinsip 25–29

Menekankan kewajiban negara dan tanggung jawab bisnis untuk memastikan korban memiliki akses yang nyata terhadap pemulihan (remedy) yang efektif.

2. UN Treaty on Business and Human Rights (draf perjanjian internasional)

Memuat fokus kuat pada perlindungan korban dan akses terhadap keadilan:

• Pasal 4–5: mengatur hak-hak korban serta perlindungan bagi mereka yang membantu korban, termasuk serikat pekerja dan pembela HAM.
• Pasal 7: menegaskan kewajiban negara memastikan korban tidak menghadapi hambatan finansial, hukum, maupun sosial dalam mengakses pemulihan.

4. Apa yang Terjadi Kalau Bisnis Melanggar HAM?

Bisnis dapat membawa banyak dampak positif, seperti membuka lapangan kerja, mendorong inovasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, jika tidak dijalankan dengan menghormati HAM, bisnis juga bisa menjadi sumber pelanggaran yang merugikan individu, kelompok rentan, dan lingkungan. Berikut ini adalah contoh kasus pelanggaran HAM dalam bisnis di berbagai wilayah dan sektor di seluruh dunia.

A. Skala Kerja Paksa & Perbudakan Modern dalam Rantai Pasok Global

Kerja paksa bukan sekadar pelanggaran individu, melainkan fenomena sistemik dalam rantai pasok global. International Labour Organization (ILO) mencatat sedikitnya 28 juta orang di dunia terjebak dalam kondisi kerja paksa pada tahun 2021. Dari jumlah itu, 63% berada di sektor swasta, termasuk manufaktur, konstruksi, pertanian, dan perikanan. Praktik ini menghasilkan keuntungan ilegal hingga USD 236 miliar per tahun (ILO, 2022).

Pola dan Realitas Eksploitasi

• Manufaktur:
  • Industri garmen dan elektronik menekan pemasok untuk memenuhi tenggat waktu dengan biaya murah. Amnesty International (2016) mendokumentasikan kondisi kerja paksa di rantai pasok kobalt untuk baterai ponsel, melibatkan pekerja anak di Republik Demokratik Kongo (Amnesty Report).
• Konstruksi:
  • Laporan Human Rights Watch (2020) menemukan ribuan pekerja migran konstruksi di Qatar menghadapi kondisi kerja berbahaya, jam kerja panjang, dan upah yang ditahan (Human Rights Watch, 2020).
• Kerja Domestik:
  • ILO (2021) mencatat sekitar 75,6 juta pekerja rumah tangga di seluruh dunia, sebagian besar adalah perempuan dan pekerja migran. Meskipun peran mereka krusial dalam menopang keluarga, masyarakat, dan perekonomian, pekerja rumah tangga masih banyak yang kurang dihargai, kurang dilindungi, dan kurang terwakili dalam hukum maupun kebijakan ketenagakerjaan (ILO Domestic Workers).

Mengapa Tetap Bertahan?

Kerja paksa masih terjadi karena adanya ketimpangan kekuasaan dalam rantai pasok. Misalnya, perusahaan besar atau multinasional menekan harga dan tenggat waktu produksi. Pemasok lokal pun terpaksa mencari cara tercepat agar bisa memenuhi kontrak. Di sisi lain, kebijakan pembangunan kadang lebih fokus pada investasi, sehingga perlindungan pekerja belum jadi prioritas. Akibatnya, pekerja berada di posisi paling rentan, sering tanpa akses untuk menyampaikan keluhan atau mencari bantuan.

Dampak Jangka Panjang

Pertanyaan Kritis

• Jika produk sehari-hari—kopi, baju, ponsel—berasal dari rantai pasok yang melibatkan kerja paksa, apa artinya bagi kita sebagai konsumen dan apa yang bisa kita lakukan?
• Apakah label "fair trade" dan "green product" benar-benar menjamin bebas pelanggaran HAM?

B. Hak Lingkungan dan Masyarakat Adat

Lingkungan hidup yang sehat adalah hak asasi setiap orang. Namun, dalam praktik bisnis, hak ini seringkali dikorbankan demi ekspansi ekonomi.

Masyarakat Adat: Penjaga Hutan yang Tergusur

Pelanggaran HAM yang berkaitan dengan lingkungan sering kali menimpa masyarakat adat, terutama ketika operasi bisnis berjalan tanpa mempertimbangkan hak-hak mereka. Praktik seperti perampasan tanah, deforestasi, pencemaran sungai, dan perusakan sumber daya alam telah menggerus ruang hidup masyarakat adat. Akibatnya, komunitas yang selama ini berperan penting menjaga hutan dan keanekaragaman hayati justru dipinggirkan, kehilangan mata pencaharian, dan terjerumus dalam kerentanan sosial-ekonomi.

Pola yang Sistemik

Kasus di atas bukan anomali. Pola yang sama terjadi di banyak wilayah Indonesia: hutan dibakar, lahan diambil, warga diusir, lalu tanah dijadikan perkebunan sawit atau tambang. Bagi bisnis, ini dipandang sebagai strategi ekspansi. Bagi masyarakat adat, ini adalah hilangnya rumah, identitas, dan hak hidup.

Refleksi Dampak

• Bagi bisnis:
  • Jangka pendek menguntungkan, tapi jangka panjang menghadapi risiko litigasi, tekanan investor global, dan boikot konsumen yang peduli pada keberlanjutan.
• Bagi negara:
  • Kerusakan lingkungan berarti biaya kesehatan publik yang besar dan diplomasi internasional yang terganggu (karena asap lintas batas).
• Bagi masyarakat:
  • Kehilangan tanah adat bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga hilangnya kebudayaan, spiritualitas, dan kedaulatan komunitas.

C. Bisnis Infrastruktur dan Investasi: Kemajuan yang Mengorbankan Hak

Dorongan besar pemerintah untuk membuka investasi—dari jalan tol, pembangkit energi, tambang, hingga perkebunan sawit—sering dipromosikan sebagai simbol pembangunan nasional. Namun, laporan Human Rights Watch (HRW) (2020) menunjukkan bahwa proyek-proyek ini kerap berjalan dengan biaya sosial yang sangat tinggi: hak masyarakat diabaikan, lingkungan rusak, dan mekanisme perlindungan hukum nyaris tidak hadir.

Pola yang Terjadi

• Prioritas pada investor:
  • Perizinan dipermudah, insentif diberikan, sementara evaluasi dampak sosial dan lingkungan dipangkas.
• Masyarakat tersisih:
  • Warga yang tanahnya terdampak seringkali tidak diajak musyawarah, atau dipaksa menerima kompensasi yang jauh dari layak.
• Transparansi minim:
  • Informasi publik tentang analisis dampak lingkungan (AMDAL) atau rencana relokasi sering ditutup-tutupi, membuat masyarakat tidak punya dasar untuk menolak atau menuntut hak.

Studi Kasus Lapangan

Investigasi Human Rights Watch di beberapa wilayah Indonesia menunjukkan bahwa proyek infrastruktur berskala besar—seperti jalan dan energi—dapat berdampak pada hilangnya tanah masyarakat adat dan petani kecil. Seperti halnya ekspansi perkebunan sawit, tanah bisa hilang dalam waktu singkat, sementara warga kehilangan sumber penghidupan mereka. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan, proyek yang dimaksudkan untuk membawa "kemajuan" justru berisiko menciptakan bentuk kemiskinan baru dan memicu konflik sosial jika tidak dirancang dan dijalankan dengan prinsip hak asasi manusia.

Refleksi Dampak

• Bagi bisnis:
  • Proyek infrastruktur tanpa penghormatan HAM bisa memicu penolakan warga, aksi protes, hingga reputasi buruk di mata investor global.
• Bagi negara:
  • Ketidakmampuan melindungi warga melemahkan legitimasi pembangunan dan memperburuk citra diplomasi internasional, terutama di sektor energi dan iklim.
• Bagi masyarakat:
  • Hilangnya tanah bukan sekadar kehilangan ekonomi, tetapi juga hilangnya identitas budaya dan ikatan sosial yang telah dibangun turun-temurun.

Pertanyaan Kritis

• Apakah pembangunan bisa disebut berhasil jika warga yang terdampak justru hidup dalam kemiskinan baru?
• Bagaimana seharusnya mahasiswa sebagai calon profesional memandang proyek infrastruktur: sekadar indikator pertumbuhan, atau cerminan sejauh mana pembangunan menghormati hak asasi manusia?

D. Pabrik Garmen dan Tekstil: Produksi Global, Hak Perempuan Terabaikan

Industri garmen menjadi salah satu tulang punggung rantai pasok global, dengan jutaan pekerja perempuan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Mereka memproduksi pakaian untuk merek-merek internasional, tetapi seringkali bekerja dalam kondisi yang jauh dari standar kerja layak. Jam kerja panjang, upah rendah, serta minimnya akses terhadap cuti haid atau cuti melahirkan menunjukkan bahwa perlindungan hak dasar pekerja masih belum menjadi prioritas.

Pola yang Terjadi

• Jam kerja panjang:
  • Lembur dipaksakan untuk memenuhi target produksi ketat.
• Upah rendah:
  • Gaji pekerja tidak sebanding dengan harga produk yang dijual di pasar global.
• Minim perlindungan:
  • Akses cuti haid dan cuti melahirkan sering diabaikan, bahkan dianggap beban produksi.

Studi Kasus Lapangan

Investigasi Clean Clothes Campaign (2021) menemukan bahwa banyak buruh perempuan di pabrik garmen Asia, termasuk Indonesia, menerima upah jauh di bawah kebutuhan hidup layak. Selain itu, beberapa laporan ILO menunjukkan bahwa permintaan tinggi dari merek global sering memicu tekanan produksi, sehingga pekerja dipaksa lembur berjam-jam tanpa perlindungan memadai.

Refleksi Dampak

• Bagi pekerja:
  • Kesehatan fisik dan mental terganggu, hak reproduksi diabaikan, dan ketidakpastian ekonomi berlanjut.
• Bagi komunitas:
  • Siklus kemiskinan perempuan sulit diputus, memengaruhi kesejahteraan keluarga dan anak-anak.
• Bagi bisnis:
  • Risiko reputasi tinggi jika konsumen global menemukan eksploitasi di rantai pasok.
• Bagi negara:
  • Sulit mencapai komitmen internasional tentang kerja layak dan kesetaraan gender.

Pertanyaan Kritis

• Apakah produksi murah sepadan jika dibayar dengan kesehatan dan hak dasar pekerja perempuan?
• Bagaimana merek global bisa memastikan rantai pasok mereka bebas dari diskriminasi dan eksploitasi gender?
• Apa langkah konkret negara untuk memastikan hak pekerja perempuan dihormati dalam industri garmen?

E. Industri Perawatan dan Kebersihan: Pekerjaan Esensial, Perlindungan Masih Terbatas

Pekerjaan di sektor perawatan dan kebersihan menopang aktivitas sehari-hari di kantor, hotel, fasilitas publik, hingga rumah tangga. Sebagian besar pekerja adalah perempuan yang berkontribusi besar pada keberlangsungan layanan dasar. Namun, pekerjaan ini masih sering dipandang sebelah mata. Status kerja yang tidak tetap, keterbatasan akses terhadap jaminan sosial, serta tingginya kerentanan terhadap pelecehan menunjukkan adanya kesenjangan serius dalam pemenuhan hak atas kerja layak. Kondisi ini menegaskan pentingnya upaya bersama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat internasional untuk memperkuat perlindungan pekerja di sektor ini.

Pola yang Terjadi

• Status kerja tidak tetap:
  • Banyak pekerja direkrut melalui kontrak jangka pendek atau mekanisme informal.
• Minim jaminan sosial:
  • Akses terhadap asuransi, cuti sakit, dan perlindungan kerja masih sangat terbatas.
• Kerentanan terhadap pelecehan:
  • Pekerja, khususnya perempuan, kerap menghadapi pelecehan tanpa mekanisme pengaduan yang efektif dan aman.

Studi Kasus Lapangan

Laporan ILO Care Work and Care Jobs for the Future of Decent Work (2018) menunjukkan bahwa mayoritas pekerja perawatan di Asia bekerja tanpa kontrak formal dan tidak tercakup dalam perlindungan sosial. Di Indonesia, pekerja kebersihan di sektor perhotelan dan perkantoran sering dipekerjakan melalui skema outsourcing, yang membuat mereka sulit mengakses hak dasar, termasuk perlindungan dari kekerasan dan pelecehan di tempat kerja.

Refleksi Dampak

• Bagi pekerja:
  • Ketidakpastian penghasilan dan kurangnya perlindungan membuat mereka lebih rentan terhadap eksploitasi dan pelecehan.
• Bagi komunitas:
  • Instabilitas kerja mengurangi kualitas hidup keluarga pekerja dan memperkuat siklus kerentanan ekonomi.
• Bagi bisnis:
  • Praktik kerja tidak layak meningkatkan risiko reputasi, terutama ketika konsumen dan investor menuntut standar yang lebih tinggi.
• Bagi negara:
  • Lemahnya perlindungan di sektor ini menjadi tantangan dalam mewujudkan komitmen terhadap SDGs, khususnya terkait kerja layak dan kesetaraan gender.

Pertanyaan Kritis

• Bagaimana memastikan pekerja kebersihan memperoleh kontrak kerja yang adil dan perlindungan sosial yang memadai?
• Apa langkah konkret yang dapat dilakukan bisnis untuk mencegah pelecehan dan melindungi pekerja di sektor ini?
• Bagaimana pemerintah dapat memperkuat regulasi dan mekanisme pengawasan agar pekerjaan perawatan dan kebersihan benar-benar memenuhi standar kerja layak?

5. Kelompok Rentan dalam Bisnis

Dalam penjelasan di atas, kita sudah melihat contoh praktik bisnis yang bersinggungan langsung dengan pekerja perempuan hingga masyarakat adat. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa ada kelompok tertentu yang lebih mudah terdampak oleh praktik-praktik bisnis atau dalam hal ini disebut sebagai kelompok rentan.

Mengapa kelompok ini perlu diperhatikan khusus?

Karena posisi mereka dalam struktur sosial dan ekonomi sering membuat mereka lebih rentan terhadap diskriminasi, eksploitasi, dan kehilangan akses terhadap hak-haknya. Bisnis perlu mengambil peran aktif untuk melindungi dan memberdayakan kelompok rentan, agar semua orang bisa ikut merasakan manfaat dari pembangunan—tanpa ada yang tertinggal.

5. Lembar Aktivitas: Refleksi & Diskusi

Halo!

Kamu baru saja mempelajari dasar-dasar penting tentang Business and Human Rights (B+HR) bagaimana sebuah bisnis bisa berdampak ke lingkungan, masyarakat, dan kehidupan kita secara langsung.

Nah, sekarang waktunya berhenti sejenak dan bertanya ke diri sendiri:

Bagian 1: Refleksi Diri

Ambillah buku catatan kamu dan jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jujur. Kamu tidak harus membagikannya ke siapa pun, tapi tulisanmu bisa menjadi awal untuk memahami peranmu sebagai sebagai pekerja, calon pekerja, relawan, konsumen, atau anggota masyarakat.

1. Pernahkah kamu mengalami atau melihat perlakuan tidak adil di tempat kerja, magang, atau komunitas?

2. Apa dampaknya bagi orang-orang di sekitar kamu (termasuk kamu sendiri)?

✏️ Contoh: stres, tidak bisa bersuara, kehilangan penghasilan, atau kehilangan semangat.

3. Sebagai konsumen, apakah kamu pernah mempertanyakan dari mana asal barang atau jasa yang kamu gunakan?

✏️ Misalnya: Apakah bajuku dibuat dengan upah layak? Apakah platform digital ini menghormati privasiku?

4. Langkah kecil apa yang bisa kamu lakukan mulai hari ini agar lebih peduli dan adil terhadap orang lain?

Bagian 2: Diskusi Kelompok

Diskusikan pertanyaan berikut ini bersama kelompok kecil (3–5 orang). Kalian boleh menjawab secara lisan, membuat catatan bersama, atau bahkan membuat kampanye mini dari hasil diskusi ini!

• Kenapa pelanggaran HAM sering terjadi di dunia kerja dan bisnis?
• Apa yang membuat orang tidak bersuara saat pelanggaran HAM terjadi?
• Menurutmu, apa peran anak muda untuk mengubah budaya kerja yang tidak adil atau eksploitatif?
• Pernahkah kalian membeli atau menggunakan sesuatu tanpa sadar bahwa itu mungkin melibatkan pelanggaran HAM? Bagaimana perasaanmu sekarang setelah tahu?
• Kalau kamu melihat teman, anggota keluarga atau masyarakat mengalami ketidakadilan akibat dari dampak buruk kegiatan usaha, apa yang bisa kamu lakukan secara nyata?