Jakarta, 28 Agustus 2025 – Indonesia hari ini membuka babak baru dalam pembiayaan sosial Islam dengan peluncuran Kerangka Zakat Hijau, sebuah instrumen inovatif yang dikembangkan melalui kolaborasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Bank Syariah Indonesia (BSI), dan United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia. Kerangka ini secara resmi diserahkan kepada Kementerian Agama, menandai adopsi formalnya sebagai rujukan strategis bagi Pemerintah Indonesia dalam mengintegrasikan zakat dengan prinsip hijau dan ramah lingkungan.

Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan kebutuhan pembiayaan sebesar USD 8,7 triliun dan kesenjangan pendanaan sekitar USD 1,7 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar USD 281–285 miliar diperlukan untuk memenuhi target iklim Indonesia dalam Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC). Kebutuhan pembiayaan ini menjadi tantangan sekaligus membuka ruang inovasi dan kolaborasi. Kehadiran Kerangka Zakat Hijau menjadi peluang unik untuk menggerakkan sumber daya berbasis keagamaan dan komunitas, memastikan zakat tidak hanya berkontribusi pada pengentasan kemiskinan, tetapi juga pada pembangunan berkelanjutan dan aksi iklim.

"Kita punya ambisi menjadikan Indonesia sebagai pusat peradaban dunia Islam baru di masa depan. Estafet kepemimpinan peradaban Islam itu adalah Indonesia. Kita paling stabil ekonominya, paling stabil politiknya, dan paling harmonis meskipun kita paling plural. We are the most harmonious country in the world today,” tegas Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, dalam sambutan pembukaannya. Ia juga menegaskan kembali bahwa melalui Green Zakat Framework yang di luncurkan hari ini diharapkan dapat menjadi kekuatan ekonomi umat sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan.

Dengan penghimpunan zakat nasional yang terus meningkat hingga mencapai sekitar USD 2,53 miliar serta dana wakaf sekitar USD 216 juta, pembiayaan sosial Islam memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya tergarap untuk mendukung tujuan sosial sekaligus lingkungan. Kerangka ini memberikan panduan bagaimana zakat dapat diarahkan pada program yang responsif terhadap iklim, seperti energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan restorasi ekosistem, tanpa meninggalkan misi utamanya yaitu memberdayakan kelompok rentan.

Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (efektif setelah lulus hasil uji fit and proper test OJK), Anggoro Eko Cahyo, dalam sambutannya juga menegaskan kembali tentang prinsip keberlanjutan yang menjadi salah satu fokus BSI. “BSI dalam menjalankan bisnis dan operasionalnya selalu mengedepankan program-program yang dapat memberikan kemaslahatan bagi umat serta keberlanjutan, Green Zakat Framework merupakan solusi yang diharapkan dapat menciptakan kolaborasi yang lebih luas antar lembaga dan meningkatkan minat masyarakat untuk berzakat sehingga potensi zakat Indonesia yang mencapai Rp327 triliun dapat dioptimalkan dan tercipta kemaslahatan bagi ummat yang lebih luas,” ujarnya.

Acara peluncuran juga menghadirkan diskusi panel bertajuk “Institusionalisasi Zakat Hijau dan Wakaf Hijau: Mengubah Keuangan Etis Menjadi Aksi Lingkungan.” Para panelis dari pemerintah, lembaga keagamaan, perbankan syariah, dan masyarakat sipil membahas bagaimana zakat dan wakaf dapat diinstitusionalisasikan untuk mendorong aksi lingkungan. Diskusi menekankan pentingnya integrasi prinsip hijau dalam sistem pengelolaan zakat, termasuk pengukuran dampak, transparansi, serta keberlanjutan jangka panjang.

“Zakat sejak lama menjadi pilar keadilan dan solidaritas, membantu mengurangi kesenjangan dalam masyarakat. “Secara tradisional, zakat disalurkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, misalnya berupa pangan, hasil pertanian, atau bantuan tunai bagi mereka yang membutuhkan. Melalui kerangka ini, zakat dapat semakin diperluas pemanfaatannya, termasuk mendukung inisiatif ramah lingkungan seperti energi terbarukan di desa, pertanian berkelanjutan, maupun usaha perempuan yang memperkuat pendapatan dan ketangguhan masyarakat. Pemanfaatan zakat melalui kerangka ini dapat membantu mempersiapkan masyarakat menuju masa depan yang lebih berkelanjutan, sekaligus menunjukkan potensi besar pembiayaan sosial Islam dalam mendukung kesejahteraan manusia dan kelestarian bumi,” jelas Sujala Pant, Deputy Resident Representative UNDP Indonesia.

Mewujudkan Kerangka Zakat Hijau ke dalam aksi nyata membutuhkan inovasi, kolaborasi, sekaligus perubahan cara pandang. Di tengah meningkatnya kerentanan sosial dan lingkungan, pembiayaan sosial Islam dituntut untuk berkembang menjawab tantangan. Implementasi zakat hijau mendorong masyarakat menjadi agen perubahan aktif, di mana kepedulian terhadap lingkungan dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab spiritual.

Prof. Dr. KH. Noor Achmad, Ketua BAZNAS RI, menegaskan pentingnya kolaborasi dalam implementasi kerangka ini. “BAZNAS menyambut baik hadirnya Kerangka Zakat Hijau karena selaras dengan misi kami untuk membantu sesama dan memperkuat solidaritas sosial. BAZNAS mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengutamakan aspek lingkungan dalam pengelolaan zakat, agar zakat terus memberi kontribusi bagi pengentasan kemiskinan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan membangun ketangguhan bagi generasi mendatang.”
 

****
Tentang UNDP:  
UNDP adalah organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa terkemuka yang berjuang untuk mengakhiri ketidakadilan akibat kemiskinan, ketimpangan, dan perubahan iklim. Bekerja dengan jaringan pakar dan mitra kami yang luas di 170 negara, kami membantu negara-negara untuk membangun solusi terintegrasi dan berkelanjutan bagi manusia dan planet ini. Pelajari lebih lanjut di undp.org atau ikuti di @UNDP.

Informasi Kontak: 
Nila Murti, Team Leader of Financing for Development (nila.murti@undp.org)
Nabilla Rahmani, Head of Communications, UNDP Indonesia (nabilla.rahmani@undp.org)