Di berbagai penjuru Indonesia, masyarakat telah lama menghadapi tantangan lingkungan dengan cara mereka sendiri—praktis, kontekstual, dan berakar pada kebutuhan sehari-hari. Para petani mengelola hutan untuk menjaga keseimbangan antara penghidupan dan ekosistem. Desa-desa membangun sistem pengelolaan sampah untuk melindungi ruang publik dan sumber air. Kelompok perempuan menghadirkan inovasi yang mengubah persoalan lingkungan menjadi peluang ekonomi.

Inisiatif-inisiatif ini mungkin tidak selalu dilabeli sebagai “aksi iklim”. Namun, pada kenyataannya, banyak di antaranya telah memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan iklim, perlindungan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Tantangannya bukanlah memulai dari nol, melainkan memastikan bahwa upaya yang sudah ada ini dapat dikenali, diperkuat, dan terhubung dengan sistem perencanaan serta pembiayaan—sehingga dapat berkembang dan memberi dampak jangka panjang.

Melihat potensi tersebut, Pemerintah Indonesia bersama UNDP, dengan dukungan Pemerintah Inggris melalui Foreign, Commonwealth and Development Office (UK FCDO), menginisiasi Climate Finance Network (CFN). Program ini berupaya menjembatani aksi lokal dengan sistem perencanaan dan pembiayaan iklim, sekaligus memperkuat dukungan kelembagaan agar solusi berbasis komunitas dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, upaya ini tercermin dalam berbagai konteks. Di Kabupaten Gunungkidul, CFN mendukung penguatan perencanaan dan koordinasi kelembagaan untuk perhutanan sosial dan penghidupan lokal. Sementara itu, di Desa Parangtritis, sebuah inisiatif pengelolaan sampah yang dipimpin perempuan menunjukkan bagaimana aksi berbasis komunitas dapat menggerakkan  nilai sosial sekaligus roda ekonomi.

Gunungkidul: Menumbuhkan Hutan, Menguatkan Masa Depan

Ketika CFN memulai kerjanya di Gunungkidul, berbagai praktik yang relevan dengan aksi iklim sebenarnya sudah berjalan. Namun, upaya ini masih tersebar dan belum terhubung dalam satu sistem yang dapat mendorong keberlanjutan jangka panjang, akses pasar yang lebih luas, dan lebih khusus, peluang pembiayaan.

Pendekatan CFN berfokus pada penguatan kapasitas dan fasilitasi—membantu para aktor lokal melihat penghidupan berbasis hutan bukan hanya sebagai praktik lingkungan, tetapi sebagai bagian dari sistem ekonomi dan iklim yang lebih luas.

Dari proses ini lahirlah Integrated Area Development (IAD), sebuah rencana induk (master plan) untuk perhutanan sosial di Gunungkidul.  Dalam perancangannya, petani, kelompok masyarakat, koperasi, pemerintah daerah, dan mitra teknis duduk bersama untuk mengatasi pendekatan perencanaan yang sebelumnya berjalan secara terkotak-kotak.  Pengelolaan hutan, agroforestri, pengembangan usaha, dan akses pasar tidak lagi berdiri sendiri, tetapi terhubung sebagai satu lanskap ekonomi dan ekologi yang utuh.

Salah satu aktor kunci adalah Koperasi Wana Manunggal Lestari (KWML), yang telah berkembang menjadi penghubung penting dalam rantai nilai kehutanan. Koperasi ini membantu agregasi hasil kayu, mendukung sertifikasi, serta membuka akses petani terhadap pasar dan pembiayaan.

“Program ini bertujuan memperkuat usaha perhutanan sosial. Langkah selanjutnya adalah mengonsolidasikan program dan kemitraan dalam kerangka Integrated Area Development untuk mendukung penghidupan yang berkelanjutan dan tangguh,”  jelas Puji Raharjo, Manajer Produksi KWML. 

IAD masterplan ini juga menjawab berbagai tantangan lama, seperti sistem panen, kapasitas pengolahan, mekanisme agregasi, hingga akses pasar. Penguatan peran KWML sebagai agregator dan inkubator menjadi langkah penting untuk membuka peluang pembiayaan terpadu (blended finance) di masa depan, mulai dari dukungan dana publik, skema pinjaman bergulir, serta peran aktif sektor swasta yang bertanggung jawab.
 

Parangtritis: Dari Sampah Menjadi Nilai Tambah 

Berbeda dengan Gunungkidul, Parangtritis menghadapi tantangan yang khas wilayah pesisir dan pariwisata. Sebagai destinasi wisata populer, kawasan ini menghasilkan volume sampah plastik yang signifikan— kerap berakhir di pantai, sungai, dan saluran air.

Di tengah keterbatasan layanan formal, masyarakat menjadi garda terdepan dalam mengelola persoalan ini.

Dari sini, muncul sebuah inisiatif yang dipelopori oleh kelompok perempuan. Dengan dukungan program Desa Prima, kelompok Mutiara Selatan mengembangkan pendekatan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular—menghubungkan perlindungan lingkungan dengan peluang penghidupan.

“Desa Prima dirancang dengan pendekatan bottom-up, di mana masyarakat sendiri yang mengidentifikasi tantangan dan solusi. Pendekatan ini terbukti meningkatkan produktivitas ekonomi sekaligus memperkuat pemberdayaan perempuan,” ujar Mala dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Berbagai inovasi lahir dari pengamatan langsung masyarakat. Salah satunya adalah inisiatif pencacahan plastik, yang mengubah sampah menjadi sumber daya bernilai.mKini, kelompok ini tidak hanya mengelola bank sampah, tetapi juga mengoperasikan TPS3R (Reduce, Reuse, Recycle) secara mandiri.

Inisiatif ini diidentifikasi CFN sebagai contoh nyata bagaimana aksi lingkungan berbasis komunitas dapat sekaligus menjawab tantangan pengelolaan sampah, meningkatkan penghidupan, dan memperkuat partisipasi masyarakat.

Lebih jauh, pengalaman ini membuka ruang diskusi tentang bagaimana inisiatif lokal dapat terhubung dengan sistem pembiayaan iklim—tanpa menghilangkan kepemilikan dan kepemimpinan komunitas.

Menghubungkan Aksi Lokal dengan Pembiayaan Iklim

Di tingkat provinsi, para pemangku kepentingan menyadari bahwa banyak inisiatif yang relevan dengan aksi iklim telah ada di tingkat desa - namun belum banyak yang tercatat atau terintegrasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran. 

“Banyak inisiatif ramah lingkungan di tingkat desa belum teridentifikasi sebagai aksi iklim karena keterbatasan kapasitas teknis,” kata Ni Made Dwipanti Indrayanti, Sekretaris Daerah DIY.

Gunungkidul dan Parangtritis menunjukkan dua titik dalam perjalanan yang sama. Yang satu memperkuat sistem dan kelembagaan untuk kesiapan pembiayaan, sementara yang lain menegaskan kekuatan inovasi berbasis komunitas.

Keduanya menegaskan satu hal: pembiayaan iklim bukan hanya soal dana, tetapi tentang memperkuat sistem, kelembagaan, dan inisiatif lokal yang sudah berjalan.

Pengalaman dari Yogyakarta memberikan pelajaran penting—ketika aksi iklim berakar pada realitas lokal, dampaknya tidak hanya bertahan lebih lama, tetapi juga lebih inklusif dan bermakna bagi masyarakat dan lingkungan(*). 

Penulis : Garnadipa Gilang, Thomas Benmetan
Editor : Nabilla Rahmani