New York, 13 Maret 2024 – Kemajuan pembangunan yang tidak merata menyebabkan kelompok masyarakat miskin tertinggal, memperlebar ketimpangan, dan memicu polarisasi politik dalam skala global. Hal tersebut menyebabkan kebuntuan yang harus segera diatasi melalui tindakan bersama, hal ini termaktub dalam laporan baru yang dirilis hari ini oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP).

Laporan Pembangunan Manusia tahun 2023/24, yang berjudul “Breaking the Gridlock: Reimagining Cooperation in a Polarized World”, mengungkapkan tren yang mengkhawatirkan: kembali membaiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) global – yang mencerminkan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita, pendidikan, dan angka harapan hidup – masih menyimpan situasi yang parsial, tidak lengkap, dan tidak merata.

IPM diproyeksikan mencapai rekor tertinggi pada tahun 2023 setelah penurunan tajam pada tahun 2020 dan 2021. Namun kemajuan ini sangat tidak merata. Negara-negara maju mengalami tingkat pembangunan manusia yang mencapai rekor tertinggi, sementara setengah dari negara-negara berkembang justru alami kemunduran.

Ketimpangan global diperparah oleh konsentrasi ekonomi yang signifikan. Sebagaimana dirujuk dalam laporan ini, hampir 40 persen perdagangan barang global terkonsentrasi di tiga negara atau bahkan kurang dari itu; dan pada tahun 2021 kapitalisasi pasar masing-masing dari tiga perusahaan teknologi terbesar di dunia melampaui Produk Domestik Bruto (PDB) lebih dari 90 persen negara di dunia pada tahun tersebut.

“Meningkatnya ketimpangan pembangunan manusia yang terungkap dalam laporan ini menunjukkan bahwa tren penurunan ketimpangan antara negara-negara maju dan berkembang selama dua dekade kini telah berbalik arah. Meskipun masyarakat global kita sangat terhubung satu sama lain, namun masih belum optimal. Kita harus memanfaatkan saling ketergantungan dan kapasitas kita untuk mengatasi tantangan bersama dan tantangan eksistensial serta memastikan aspirasi masyarakat terpenuhi,” kata Achim Steiner, kepala Program Pembangunan PBB. “Kebuntuan ini berdampak secara signifikan terhadap masyarakat. Kegagalan tindakan bersama untuk memajukan tindakan terhadap perubahan iklim, digitalisasi atau kemiskinan dan ketimpangan tidak hanya menghambat pembangunan manusia tetapi juga memperburuk polarisasi dan semakin mengikis kepercayaan terhadap orang dan lembaga di seluruh dunia.”

Laporan tersebut menyampaikan bahwa kemajuan aksi bersama internasional terhambat oleh munculnya 'paradoks demokrasi': meskipun 9 dari 10 orang di seluruh dunia mendukung demokrasi, lebih dari separuh responden survei global menyatakan dukungannya terhadap para pemimpin yang mungkin melemahkan demokrasi dengan mengabaikan aturan-aturan mendasar dalam proses demokrasi. Setengah dari masyarakat yang disurvei di seluruh dunia melaporkan bahwa mereka tidak mempunyai kendali atau tidak memiliki kendali penuh terhadap kehidupan mereka, dan lebih dari dua pertiganya percaya bahwa mereka mempunyai pengaruh yang kecil terhadap keputusan pemerintah.

Polarisasi politik juga semakin mengkhawatirkan dengan konsekuensi global. Selain rasa tidak berdaya, laporan ini juga mengatakan bahwa hal ini yang memicu pendekatan kebijakan yang berfokus hanya pada kepentingan dalam negeri – sangat bertentangan dengan kerja sama global yang diperlukan untuk mengatasi isu-isu mendesak seperti dekarbonisasi perekonomian kita, penyalahgunaan teknologi digital, dan konflik. Hal ini sangat mengkhawatirkan mengingat kenaikan suhu yang memecahkan rekor pada tahun 2023, yang menekankan perlunya tindakan terpadu untuk mengatasi krisis iklim, atau munculnya kecerdasan buatan sebagai teknologi baru yang berkembang pesat dengan sedikit atau tanpa batasan peraturan.

Laporan ini menyoroti bahwa deglobalisasi tidak mungkin dilakukan dan tidak realistis di dunia saat ini dan interdependensi ekonomi masih tinggi. Laporan ini menunjukkan bahwa tidak ada kawasan yang hampir mencapai kemandirian, karena semua negara tergantung pada impor dari negara lain sebesar 25 persen atau lebih untuk setidaknya satu jenis barang dan jasa utama.

“Di dunia yang ditandai dengan meningkatnya polarisasi dan perpecahan, pengabaian investasi antara satu sama lain merupakan ancaman serius terhadap kesejahteraan dan keamanan kita. Pendekatan proteksionis tidak dapat mengatasi tantangan kompleks dan saling terkait yang kita hadapi, termasuk pencegahan pandemi, perubahan iklim, dan regulasi digital. Steiner menambahkan. “Permasalahan kita saling berkaitan dan memerlukan solusi yang saling berhubungan. Dengan mengadopsi agenda berbasis peluang yang menekankan manfaat transisi energi dan kecerdasan buatan bagi pembangunan manusia, kita mempunyai peluang untuk memecahkan kebuntuan yang ada saat ini dan menghidupkan kembali komitmen untuk masa depan bersama."

Laporan ini menekankan rekonfigurasi interdependensi global dan menyerukan ‘global public goods’ generasi baru. Laporan ini mengusulkan empat bidang untuk tindakan segera:

• ‘planetary public goods’, untuk stabilitas iklim, saat kita menghadapi tantangan Antroposen yang belum pernah terjadi sebelumnya;

• ‘global public goods’ digital, untuk pemerataan yang lebih luas dalam pemanfaatan teknologi baru untuk pembangunan manusia yang adil;

• mekanisme keuangan yang baru dan diperluas, termasuk inovasi kerja sama internasional yang melengkapi bantuan kemanusiaan dan bantuan pembangunan tradisional untuk negara-negara berpenghasilan rendah; dan

• pengurangan polarisasi politik melalui pendekatan tata kelola baru yang berfokus untuk menyuarakan pendapat masyarakat dalam diskusi dan mengatasi misinformasi.

Dalam konteks ini, multilateralisme memainkan peran fundamental, menurut laporan tersebut, karena pendekatan bilateral tidak dapat memenuhi aspek keberlanjutan planet ini yang mutlak dalam penyediaan ‘global public goods’.

Data penting dari laporan ini:

•  Pada tahun 2023, seluruh 38 negara anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) mencapai skor Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai pada tahun 2019.

• Di antara 35 negara kurang berkembang (LDC) yang mengalami penurunan IPM pada tahun 2020 dan/atau 2021, lebih dari separuh (18 negara) belum pulih ke tingkat pembangunan manusia pada tahun 2019.

• Semua negara berkembang belum mencapai tingkat IPM yang diantisipasi berdasarkan tren sebelum tahun 2019. Tampaknya angka-angka tersebut telah bergeser ke arah IPM yang lebih rendah, yang mengindikasikan potensi kemunduran permanen dalam kemajuan pembangunan manusia di masa depan.

• Dampak kerugian pembangunan manusia menjadi fokus utama di Afghanistan dan Ukraina.

• IPM Afghanistan telah mengalami penurunan yang mengejutkan dalam sepuluh tahun terakhir, sementara IPM Ukraina telah menurun ke level terendah sejak 2004.

• Laporan tersebut mengutip penelitian yang menunjukkan bahwa negara-negara dengan pemerintahan populis memiliki tingkat pertumbuhan PDB yang lebih rendah. Lima belas tahun setelah pemerintahan populis mengambil alih kekuasaan, PDB per kapita ternyata 10 persen lebih rendah dibandingkan dengan skenario pemerintahan non-populis.

Untuk melihat laporan selengkapnya, kunjungi https://hdr.undp.org/human-development-report-2023-24

Kontak media 

Untuk informasi lebih lanjut atau wawancara, hubungi: 
Di New York City: stanislav.saling@undp.org +1 347 653 1980 atau victor.garrido.delgado@undp.org +1 917 995 1687 
Di Jenewa: sarah.bel@undp.org +41 79 934 11 17 
Communication Analyst UNDP Indonesia: devi.nugraha@undp.org 

Tentang Kantor Laporan Pembangunan Manusia 

Misi Kantor Laporan Pembangunan Manusia adalah untuk memajukan pembangunan manusia. Tujuannya adalah berkontribusi untuk memperluas peluang, pilihan, dan kebebasan. Kantor ini berupaya mencapai tujuan ini dengan mempromosikan ide-ide baru yang inovatif, menganjurkan perubahan kebijakan praktis, dan secara konstruktif menantang kebijakan dan pendekatan yang menghambat pembangunan manusia. Kantor ini bekerja sama dengan pihak lain untuk mencapai perubahan melalui penulisan dan penelitian, analisis dan presentasi data, dukungan terhadap analisis nasional dan regional serta upaya penjangkauan dan advokasi.